Pengaturan Alat Bukti Elektronik dalam UU ITE

Dalam berbagai kesempatan diskusi mengenai pengaturan alat bukti elektronik dalam UU ITE untuk proses peradilan pidana masih banyak terdapat perbedaan penafsiran, khususnya dalam memahami Pasal 5 UU ITE. Pertanyaan yang sering diajukan ialah apa yang dimaksud dengan “perluasan  dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia”?
Pasal 5 ayat (1) UU ITE menegaskan adanya dua jenis alat bukti dalam lingkup transaksi elektronik, yaitu:

• Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik;
• Hasil cetak dari Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik;

Pada ayat (2) diatur : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.”
Dua hal penting dari ketentuan tersebut ialah mengenai “perluasan dari alat bukti yang sah” dan “sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia”.
Pemahaman “perluasan” haruslah dihubungkan dengan Pasal 5 ayat (1) UU ITE. Perluasan yang dimaksud ialah:

• memperluas jumlah alat bukti yang diatur dalam KUHAP. Dalam KUHAP diatur 5 (lima) alat bukti. Berdasarkan Pasal 5 UU ITE maka alat bukti dalam KUHAP ditambah satu alat bukti yaitu Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik. Inilah yang disebut dengan Alat Bukti Elektronik.
• memperluas cakupan alat bukti yang diatur dalam KUHAP. Hasil cetak dari Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik secara hakiki ialah surat. Alat Bukti surat telah diatur dalam KUHAP.

Perlu ditegaskan juga bahwa perluasan juga dimaksudkan bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik dapat dijadikan sebagai sumber petunjuk sebagaimana dimungkinkan dalam beberapa undang-undang.
Pemahaman “sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia” maksudnya ialah bahwa sama seperti alat bukti yang diatur dalam KUHAP harus memenuhi persyaratan baik formil maupun materil agar dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti, demikian juga dengan Alat Bukti Elektronik. UU ITE mengatur beberapa persyaratan – yang dapat dilihat dari segi formil maupun materi, sama seperti alat bukti lain dalam KUHAP – agar Informasi atau Dokumen Elektronik dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.
Persyaratan formil yang dimaksud ialah persyaratan mengenai formalitas atau bentuk dari Informasi atau Dokumen Elektronik.

• Pasal 5 ayat (4) UU ITE. Dengan perkataan lain, Informasi atau Dokumen Elektronik tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah apabila Informasi atau Dokumen Elektronik tersebut berupa (a) surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis, atau (b) surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Persyaratan materil yang dimaksud ialah mengenai substansi dari Informasi atau Dokumen Elektronik

• Pasal 5 ayat (3) UU ITE
• Pasal 6 UU ITE
• Pasal 15 UU ITE
• Pasal 16 UU ITE

Pada intinya persyaratan materil tersebut ialah bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik yang akan dijadikan alat bukti yang sah haruslah:

• berasal dari Sistem Elektronik yang andal, aman, dan bertanggung jawab;
• terjaga integritas, keotentikan, ketersediaan, dan menerangkan suatu keadaan, serta dapat dipertanggung jawabkan;

Oleh karena itu, untuk memenuhi persyaratan materil dalam UU ITE diperlukan digital forensik, yaitu keseluruhan proses dalam mengambil, memulihkan, menyimpan, memeriksa Informasi atau Dokumen Elektronik yang terdapat dalam Sistem Elektronik atau media penyimpanan, berdasarkan cara dan dengan alat yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk kepentingan pembuktian.